PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN ASAHAN

Detail Dokumen

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA


Nomor Dokumen

300031654

Tanggal Publish

09 May 2019

Jenis Informasi

Laporan dan prosedur akses informasi

Kategori Dokumen

Setiap Saat

Tipe Dokumen

Lainnya (.pdf)

Penerbit

Dinas Komunikasi dan Informatika


Kandungan Informasi

TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI 1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi dapat diajukan secara langsung (datang langsung), melalui permohonan secara tertulis (surat) dikirim melalui email atau surat tercatat dan secara online; 2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Langsung; 1. Pemohon mengisi Form Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang telah disediakan petugas; 2. Membawa bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya; 3. Membawa bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada); 4. Membawa bukti pengajuan keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya; 5. Membawa bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada); 6. Membawa bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa); 3. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Secara Tertulis; 1. Mengirim Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditujukan ke Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan;bukti surat permohonan informasi kepada Badan Publik dan tanda terimanya; 2. Bukti jawaban permohonan informasi dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada); 3. Bukti pengajuan Keberatan kepada Badan Publik dan tanda terimanya; 4. Bukti jawaban keberatan dari Badan Publik beserta tanda terimanya (jika ada); 5. Bukti identitas (jika individu maka dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan jika Badan Hukum dibuktikan dengan Anggaran Dasar yang telah mendapat pengesahan sebagai Badan Hukum dan bila dikuasakan dibuktikan dengan surat kuasa);